English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Ikuti  joehoogi.cf  di:

Ikuti blog saya  RSS  Facebook  Twitter  GooglePlus  LinkedIn  Instagram  Pinterest  Flickr  YouTube  Vidio  SoundCloud  ReverbNation  Vimeo  Tumblr  GoodReads 

Menolak Lupa Wiji Thukul Di Pilpres 2019


Saya tidak peduli siapa yang telah melenyapkan kehidupan Wiji Thukul. Sebab apalah artinya makna kepedulianku, kepedulian keluarga dan kepedulian kawan-kawannya jika terbukti selama 20 tahun mereka yang berjuang untuk mengungkap tabir peristiwa kejahatan kemanusiaan ini selalu saja kandas sia-sia tiada berbekas di ujung kesabaran tanpa batas. Negara tiada pernah serius untuk merespon kapan peristiwa kejahatan kemanusiaan atas pelenyapan paksa Wiji Thukul dapat diungkap secara resmi melalui peradilan Mahkamah Militer agar mendapatkan kekuatan hukum yang tetap.

Selama 20 tahun tiada satu kekuatan pun di negeri ini yang sanggup menguak tabir melalui peradilan Mahkamah Militer perihal siapa yang telah menculik dan sekaligus melenyapkan kehidupan Wiji ThukulKalau pun ada kekuatan yang sanggup membuka tabirnya, tapi hanya mentok sebatas ujaran-ujaran di depan wartawan saja tanpa ada kekuatan peradilan yang sanggup menghentikan polemik dan prasangka-prasangka yang berkembang di tengah khayalak perihal kejahatan kemanusiaan yang telah menimpa anak bangsa sendiri bernama Wiji Thukul

Bayangkan ketika Wiji Thukul diculik oleh atas nama perintah Negara pada tahun 1998, Fitri Nganti Wani, sang puteri kandung tercintanya  masih berusia 8 tahun. Sekarang waktu merambat ke tahun 2018, Wiji Thukul masih belum juga kembali dari korban penculikan, tentunya usia Fitri juga turut tumbuh merambat menjadi usia dewasa. Betapa kepedihannya dalam amuk penantiannya hanyalah cibiran waktu yang tiada berujung kapan figure Wiji Thukul sebagai sang ayah akan kembali kehadapannya.




Menurut Mayjen (Purn.TNI) Syamsu Djalal yang saat peristiwa penculikan itu masih menjabat Danpuspom TNI, bahwa penculikan Wiji Thukul dilakukan oleh Satgas Mawar Kopassus yang dikomandoi oleh Mayor Bambang Kristono atas perintah Danjen Kopassus Prabowo SubiantoTapi menurut Danpuspom TNI Mayjen (Purn TNI) Djasri Marin yang telah menggantikan Syamsu Djalal menyatakan sebaliknya, bahwa penculikan kepada Wiji Thukul dilakukan oleh Satgas Mawar Kopassus  tanpa perintah Prabowo Subianto. 

Meminjam istilah yang pernah disampaikan oleh mantan Kepala Staf TNI Kostrad Mayjen (Purn TNI) Kivlan Zen,adanya kelompok jaringan kontra intelijen yang telah melakukan penculikan babak kedua setelah penculikan sebelumnya telah dilepaskan oleh Prabowo Subianto. Penculikan babak kedua inilah yang menyebabkan Wiji Thukul dan para aktivis lainnya hilang sampai sekarang. Tujuan dari kontra intelijen ini,sambung Kivlan Zen, agar Prabowo dapat dijadikan sebagai scapegoat atas hilangnya para aktivis. 

Kerancuan dan simpang siur yang penuh duga menduga perihal siapa yang melakukan penghilangan paksa kepada Wiji Thukul ini disebabkan karena perkara dalam peristiwa penculikan dan penghilangan paksa para aktivis ini hanya diselesaikan melalui perdebatan yang saling tuding menuding yang tiada ujung pangkal penyelesaiannya kecuali hanya melahirkan prasangka dan syak wasangka tanpa ada keseriusan dari pihak Negara untuk menyelesaikan misteri kasus ini ke pengadilan Mahkamah Militer

Padahal melalui pengadilan di Mahkamah Militer inilah akan terungkap semua apakah Prabowo terbukti bersalah atau tidak? Pengadilan yang nantinya membuktikan apakah ada Kontra Intelijen yang telah melakukan penculikan babak kedua seperti yang dituduhkan oleh Kivlan Zen.Pengadilan yang nantinya membuktikan apakah  Prabowo terlibat dalam penghilangan paksa Wiji Thukul seperti yang diungkapkan oleh  Syamsu Djalal berdasarkan rekomendasi pengakuan dari Bambang Kristono.Pengadilan yang nantinya membuktikan apakah  penculikan kepada Wiji Thukul dilakukan oleh Satgas Mawar Kopassus  memang tanpa perintah dari Prabowo sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Djasri Marin

Sungguh disesalkan mengapa peradilan Mahkamah militer pada waktu itu hanya mengadili para satgas Mawar Kopassus yang terlibat penculikan para aktivis tanpa harus mengadili Prabowo Subianto. Padahal dengan mengadili Prabowo justru akan dapat memberikan kepastian hukum  apakah dirinya memang terbukti terlibat ataukah dirinya hanya dijadikan sebagai kambing hitam sebagaimana yang dituduhkan oleh Kivlan Zen. Jika pada nantinya, pengadilan Mahkamah Militer memutuskan Prabowo tidak terlibat dalam penghilangan paksa kepada Wiji Thukul, justru putusan ini sangat menguntungkan pihak Prabowo sebab otomatis ada kepastian hukum berupa rehabilitasi yang diterimanya.

Tapi sejarah telah membuktikan betapa putusan kesalahan Prabowo diadili bersalah bukan melalui peradilan Mahkamah Militer,melainkan diadili melalui Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang justru tidak dapat memberikan kepastian hukum kecuali hanya stigma-stigma hitam yang justru merusak nama baik Prabowo. Jika misal saya menjadi Prabowo, kalau dirinya memang tidak bersalah,maka saya saat itu akan memohon agar digelar perkara saja melalui peradilan Mahkamah Militer,bukan peradilan melalui DKP yang notabene tidak pernah dikenal di Negara Hukum dan berimbas kepada krisis kepercayaan publik kepada nama baiknya menjadi corat-marut serba semerawut seperti sekarang ini.

Selama 20 tahun upaya pemulihan kehormatan yang bagaimanakah yang telah dilakukan oleh pihak Prabowo an sich untuk mengikis krisis kepercayaan publik, khususnya kepada pihak keluarga dan kawan-kawan Wiji Thukul, bahwa dirinya bukan pelaku penculikan dan penghilangan paksa Wiji Thukul? Jika memang Prabowo tidak terlibat dalam penculikan dan penghilangan paksa Wiji Thukul, tentunya Prabowo sudah melakukan breakthrough effort berupa pernyataan sikapnya dalam pidato-pidatonya secara kontinu disertai dengan data-data bahwa dirinya not the main actor dibalik peristiwa penculikan dan penghilangan paksa terhadap Wiji Thukul.

Akhirulkalam,selama upaya pemulihan kehormatan Prabowo tidak pernah ditempuhnya, maka jangan salahkan publik jika masih mempercayai kebenaran substansial dari surat putusan DKP, sehingga dampak konsekuensi logisnya tentunya berdampak kepada kegagalan demi kegagalan Sang Prabowo dalam bursa pemilihan calon presiden dan wakil presiden hingga sampai tiga kali berturut-turut 2004, 2009 dan 2014. Lantas apakah Prabowo akan mengalami kekalahan kembali pada tahun 2019? Wallahu a'lam bish-shawabi.


Salam,
Joe Hoo Gi





Mau komentar? Klik di sini!



Comments